By 
KALSEL,REPORTASE9.COM – Dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan terus berkomitmen dengan menerjunkan 42 personil untuk melakukan pembasahan lahan dan pengaturan pola air.
Sejak bergabung dalam Satgas Karhutla pada tahun 2019 hingga kini, Dinas PUPR Kalsel berupaya aktif dalam mengatasi masalah ini.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku, Herry Ade Permana, menjelaskan bahwa proses pembasahan lahan telah dilakukan di daerah Guntung Damar, termasuk area sekitar bandara. Dalam upaya ini, Dinas PUPR menyiapkan infrastruktur dan pola pengaturan air yang efektif.
“Pembasahan lahan ini kami konsepkan dengan menyiapkan infrastruktur dan pengaturan air yang tepat. Kami mengambil air dari BRK 9, yaitu bangunan di ujung primer irigasi riam kanan, dan membuka pintu saluran udit yang telah dibangun pada tahun 2020 sebagai sarana infrastruktur untuk penanganan karhutla,” ungkap Herry di Banjarbaru, Rabu (2/10/2024).
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa sistem pengaturan air dilakukan dengan membuka tutup pintu di golf dan bendung sawitan untuk menjaga kualitas muka air tanah. “Dengan menjaga kualitas muka air tanah ini, diharapkan daerah yang rawan kebakaran dapat tetap basah,” tambahnya.
Keberadaan infrastruktur ini sangat mendukung personil dalam menanggulangi gangguan akibat karhutla di sekitar Guntung Damar dan bandara. “Kami berharap bandara akan aman dari gangguan landing dan takeoff akibat asap, dan Alhamdulillah sudah kami laksanakan sejak tahun 2023,” katanya.
Untuk tahun 2024, Herry memprediksi adanya kemarau basah dan kemarau puncak yang lebih pendek. Meski begitu, tim personil Satgas tetap bersiaga di daerah golf dan hutan lindung Liang Anggang, bekerja sama dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Banjar serta Kota Banjarbaru.
“Kami menurunkan sekitar 42 orang personil, dua mobil pick up, dua pompa, serta satu pompa apung dengan diameter 6 inci. Selain itu, kami juga membantu anggaran untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Herry menambahkan bahwa Dinas PUPR memiliki kewajiban membangun bendung atau pintu pengatur untuk menjaga kualitas permukaan air tanah.
“Tahun ini, kami sedang menjalankan tiga proyek infrastruktur pendukung penanganan karhutla, termasuk kajian pola operasi dan pembasahan yang ada di sekitar bandara, dengan anggaran sebesar Rp600 juta yang sudah kontrak dan mendekati tahapan akhir. Kami juga meningkatkan tanggul di bendung sawitan dan membangun infrastruktur sebesar Rp 1 miliar di ujung Jalan Makmur untuk mendukung hutan lindung,” jelasnya.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur dalam penanganan karhutla di Kalsel, Dinas PUPR berharap tidak akan terjadi drainase berlebihan di hutan lindung saat musim kemarau.
“Nantinya, kami akan membangun pintu-pintu pengatur untuk melindungi hutan lindung, dan saat ini proses lelang untuk dua konsep tersebut masih berlangsung. Kami akan terus berupaya membantu pembangunan bendung di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Comments